Pemerintah China Umumkan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional Di Hong Kong

Pertemuan ke-3 Kongres Rakyat Nasional ke-13 Republik Rakyat Tiongkok (第十三屆全國人大三次會議) telah dimulai pada hari ini (22 Mei 2020) selama 1 minggu. Salah satu agenda dalam pertemuan ini adalah pengumuman draft RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong.

Wakil Ketua Peringkat Pertama dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (全國人民代表大會常務委員會), Wang Chen (王晨) menyatakan karena terus menerus adanya penolakan terhadap RUU Nomor 23 dengan berbagai pihak di Hong Kong, pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok merasa undang-undang ini tidak akan berhasil dilaksanakan di Hong Kong dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok mengambil keputusan untuk mengeluarkan RUU Keamanan Nasional untuk diterapkan di Hong Kong.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional diberikan kuasa untuk menyusun undang-undang tersebut untuk mencegah, menghentikan dan menghukum segala aktivitas untuk memecahbelahkan negara, menghasut pemberontakan terhadap kekuasaan negara, pembentukan aksi terorisme dan kekuatan-kekuatan asing yang campur tangan atas urusan dalam negeri.

Rancangan undang-undang ini diperkirakan akan didiskusikan secara detail oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional bersama pemerintah Hong Kong paling cepat pada bulan Juni 2020 dan pemerintah Hong Kong akan mengumumkan pelaksanaan paling lambat bulan September 2020. Undang-undang tersebut tidak perlu persetujuan dari Legislative Council Hong Kong karena merupakan hukum tambahan dalam Basic Law.

Peran Kepala Eksekutif Hong Kong dalam undang-undang

Dalam undang-undang ini juga meminta Kepala Eksekutif Hong Kong (香港特別行政區行政長官) untuk menjalankan tugas pertahanan keamanan nasional melalui pendidikan keamanan nasional kepada masyarakat, melarang segala aksi yang membahayakan keamanan nasional, memberikan laporan secara rutin kepada pemerintahan pusat Republik Rakyat Tiongkok dan lain sebagainya.

Undang-undang tertuju pada aksi berikut

1. Menghasut pemberontakan terhadap kekuasaan negara.
2. Aktivitas untuk memecahbelahkan negara.
3. Aksi terorisme.
4. Kekuatan-kekuatan asing yang campur tangan atas urusan dalam negeri.

Prosedur penerapan undang-undang

Undang-undang akan terapkan dengan 2 tahap dan menjadi hukum tambahan ke-3 didalam Basic Law Hong Kong.

Tahap ke-1, Rakyat Nasional akan menentukan dasar peraturan terhadap permasalahan tersebut dan dengan waktu yang sama memberikan kuasa Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk menyusun undang-undang tersebut.

Tahap ke-2, Rakyat Nasional akan menyusun undang-undang tersebut dan menjadikan hukum tambahan ke-3 didalam Basic Law Hong Kong berdasarkan konstitusi, Basic Law dan keadaan situasi Hong Kong.

5 besar prinsip dasar dalam draft RUU

1. Dengan tegas melindungi keamanan nasional. Tidak perbolehkan segala aksi yang mengancam kedaulatan nasional, menantang kekuasaan negara dan Basic Law Hong Kong serta menggunakan Hong Kong sebagai alat untuk melakukan penetrasi dan kerusakan terhadap negara.
2. Mempertahankan dan menyempurnakan "One Country, Two Systems". Dengan tidak bimbang menerapkan "One Country, Two Systems", "Hong Kong People administering Hong Kong" dan kebijakan tingkat otonomi yang tinggi.
3. Terus mempertahankan berkuasa atas Hong Kong menurut hukum. Konstitusi dan Basic Law yang menjadikan dasar konstitusi Hong Kong.
4. Dengan tegas menolak segala campur tangan dari kekuatan asing terhadap legislatif, administratif dan urusan Hong Kong yang lain, negara akan melakukan tindakkan pembalasan yang diperlukan.
5. Melindungi hak setiap penduduk Hong Kong. Melindungi keamanan nasional dan melindungi hak asasi manusia pada dasarnya mempunyai persepakatan.

7 ayat dalam undang-undang tersebut

1. Menjelaskan negara dengan tegas dan melaksanakan dengan utuh "One Country, Two Systems", "Hong Kong People administering Hong Kong" dan kebijakan tingkat otonomi yang tinggi.
2. Menjelaskan negara dengan tegas melawan kekuatan asing yang ikut campur tangan terhadap urusan Hong Kong dan akan melakukan tindakan pembalasan yang diperlukan.
   
3. Dengan peraturan yang jelas untuk melindungi kedaulatan nasional, bersatu dan integritas teritorial negara merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusi Hong Kong.
4. Dengan peraturan yang jelas meminta Hong Kong untuk membangun badan keamanan nasional dengan mekanisme eksekusi. Badan keamanan nasional Pemerintahan Pusat Republik Rakyat Tiongkok akan mendirikan perkantoran di Hong Kong menurut kebutuhan.
5. Meminta Kepala Eksekutif Hong Kong untuk menjalankan tugas pertahanan keamanan nasional melalui pendidikan keamanan nasional kepada masyarakat, berdasarkan undang-undang melarang segala aksi yang membahayakan keamanan nasional.
   
6. Menegaskan undang-undang tersebut dalam konstitusi termasuk: Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional diberi kuasa untuk menyusun undang-undang tersebut, hukum yang berkaitan berfungsi sebagai mencegah, menujukan langsung dan menghukum segala aktivitas yang memecahbelahkan negara, menghasut pemberontakan terhadap kekuasaan negara, pembentukan aksi terorisme serta kekuatan luar negeri atau kekuatan asing yang campur tangan atas urusan Hong Kong.
7. Keputusan-keputusan tersebut akan dilaksanakan pada hari pengumuman.

Sumber: Gov CN