Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 30 Mei 2020 menyatakan menghapus Undang-udang Perlakuan Khusus untuk Hong Kong serta memberi sanksi tehadap Hong Kong.  Salah satunya adalah sanksi terhadap para pejabat Hong Kong yang ikut serta dalam proses Undang-undang Keamanan dengan membekukan aset mereka di Amerika Serikat.  Jika dilaksanakan, besarkah dampak terhadap penjabat pemerintah Hong Kong?

Dewan Negara pemerintah pusat China pada tanggal 22 April 2020 menyetujui rekomendasi dari Chief Executive Hong Kong, Mrs Carrie Lam untuk pergantian 5 jabatan penting pemerintah Hong Kong dalam upaya persiapan untuk membangun ekonomi kembali setelah wabah Covid-19.

Pergantian 5 pejabat yaitu Secretary for the Civil Service, Secretary for Home Affair, Secretary for Constitutional and Mainland Affairs, Secretary for Financial Services and the Treasury dan Secretary for Innovation and Technology.