TikTok merupakan salah satu produk dari sebuah perusahaan China bernama ByteDance dan dengan hanya waktu 1 tahun saja menjadi salah satu aplikasi paling berhasil di dunia.  Dalam situasi politik dunia yang sedang memanas ini, TikTok yang dimiliki salah satu perusahaan China otomatis menjadi target ancaman seperti Huawei oleh Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya.

President Amerika Serikat Donald Trump pada 14 Juli 2020 menandatangani "Hong Kong Autonomy Act of 2020" dengan memutuskan Hong Kong tidak lagi sebagai satu-satunya kota di China yang mempunyai status spesial bagi Amerika Serikat.

Tarif pengiriman dokumen dan paket Hong Kong ke Amerika Serikat melalui pelayanan Hongkong Post e-Express akan mengalami kenaikan mulai tanggal 1 Juli 2020.  Kenaikan tarif pengiriman terjadi karena kenaikan biaya pengiriman USPS di Amerika Serikat mengalami kenaikan sebesar 120%.

Beberapa hari yang lalu 2 bank Inggris yaitu HSBC dan Standard Chartered Hong Kong telah menyatakan bahwa mereka mendukung pemerintah China atas penerapan Undang-undang Keamanan Hong Kong demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Hong Kong, maka demikian ke-2 bank tersebut kemungkinan besar akan menjadi target sanksi oleh para anggota parlemen Amerika Serikat.

Setelah pemerintah Inggris membuat pernyataan pertimbangan untuk pemegang BNO di Hong Kong untuk tinggal di Inggris selama 1 tahun untuk cari kerja atau belajar, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo juga pada tanggal 2 Juni 2020 menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kebijakan yang serupa.

Sebagai akibat Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok (中華人民共和國全國人民代表大會) telah menyetujui Undang-undang Keamanan Hong Kong, maka Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada konferensi pers tanggal 29 Mei 2020 menyatakan resmi untuk menghapus Undang-undang Perlakuan Khusus untuk Hong Kong.

Pemerintah China akan membuat pernyataan resmi untuk undang-undang keamanan nasional pada hari ini (28 Mei 2020), tetapi sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Richard Pompeo menyatakan pada pertemuan di Kongres Amerika Serikat bahwa Hong Kong tidak lagi memiliki tingkat otonomi yang tinggi, maka tidak lagi layak untuk mendapatkan undang-undang perlakuan khusus (United States - Hong Kong Policy Act).